Kami membantu klien berurusan dengan regulator dan lembaga publik secara jelas dan kredibel.

Diskusikan permasalahan Anda Bicara dengan tim kami

AZ untuk Hubungan Pemerintahan

5jenis permasalahan hukum yang kami tanganiLihat cakupannya
2perkara dalam catatan publikBaca perkaranya
2partner yang memimpin bidang praktik iniKenali mereka

Yang kami tangani

Yang kami lakukan dalam hubungan pemerintahan. Kami membantu klien berurusan dengan regulator dan lembaga publik secara jelas dan kredibel.

01Pengujian undang-undang

Permohonan pengujian undang-undang

Kami menyusun dan memperjuangkan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menguji apakah suatu undang-undang, atau sebagian darinya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

02Pihak terkait

Pendampingan pihak terkait

Kami mewakili pihak yang mengajukan diri untuk didengar dalam suatu pengujian karena putusannya berdampak langsung pada mereka.

03Sahabat pengadilan

Amicus curiae

Kami membantu klien dan pihak berkepentingan menyusun amicus curiae yang memberikan analisis hukum dan perspektif lebih luas kepada Mahkamah atas isu konstitusional yang penting.

04Gugatan keputusan tata usaha negara

Gugatan terhadap keputusan pemerintah

Kami mengajukan dan memperjuangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan pemerintah dan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hukum Indonesia.

05Pembatalan keputusan

Pembatalan keputusan tata usaha negara

Apabila suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami memohon Pengadilan untuk membatalkannya.

Tercatat secara publik

Putusan 15/PUU-XIX/2021

Penyidikan pencucian uang dibuka bagi penyidik pegawai negeri sipil

Mahkamah memaknai "penyidik tindak pidana asal" mencakup penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tidak hanya kepolisian dan kejaksaan. Permohonan dikabulkan.

Sumber: Hukumonline, 29 Jul 2021 (terbuka di tab baru) · Penn Law, 8 Okt 2021 (terbuka di tab baru)