Menyeruaknya pemberitaan mengenai dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Percut Sei Tuan terhadap seorang kuli bangunan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan mengenai keterlibatannya dalam suatu kasus pembunuhan kembali membuka cerita lama dan berulang mengenai siklus penggunaan kekerasan dalam mengungkap suatu tindak pidana, potensi terjadinya salah tangkap dan berujung dengan terjadinya salah hukum. Berbagai instrumen hukum yang melindungi hak untuk bebas dari penyiksaan telah tersedia. Tetapi mengapa penyiksaan masih terus menjadi bagian dari cerita penegakan hukum di Indonesia? Pertama, instrumen hukum yang menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan memang ada. Akan tetapi, belum tersedia perangkat peraturan yang dapat secara efektif mencegah terjadinya penyiksaan dalam rangkaian proses peradilan pidana, khususnya mengenai aturan main dalam melakukan interogasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya, hanya mengatur mengenai proses pencarian informasi dan keterangan dalam dalam kerangka yang bersifat formal, yaitu pengambilan keterangan yang kemudian dituangkan kedalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Permasalahannya adalah, seringkali proses interogasi dan pencarian informasi dalam tahap penyidikan juga dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi. Dalam proses informal dan tidak terdokumentasi inilah ruang-ruang untuk melakukan intimidasi dan bahkan penyiksaan terbuka lebar. Kedua, insentif yang diterima oleh penyidik yang masih menggunakan pendekatan kekerasan untuk memperoleh keterangan dan pengakuan relatif besar. Dalam praktik, tidak mudah bagi seseorang untuk menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di tahap penyidikan dengan alasan pengakuan tersebut diberikan di bawah paksaan atau sebagai akibat dari penyiksaan. Akibatnya, tidak jarang pengakuan yang diperoleh dengan cara kekerasan tetap dipertimbangkan sebagai bukti sekalipun si terdakwa telah menyangkal keterangan tersebut di muka persidangan. Di sisi lain, nilai pembuktian dari pengakuan yang diberikan oleh seseorang dalam tahap penyidikan dapat memiliki dampak yang signifikan bagi seorang hakim dalam menilai kesalahan seseorang. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa relatif sedikitnya proses hukum yang dilakukan atas dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan insentif yang diterima oleh penyidik berupa keberhasilan menyelesaikan suatu perkara lebih besar dari risiko yang mungkin diterima berupa tidak terbuktinya suatu perkara di muka persidangan atau risiko menghadapi jerat pidana. Langkah langkah yang diperlukan untuk menjawab persoalan ini tentunya tersedia. Revisi kitab undang-undang hukum acara khususnya mengenai penguatan jaminan hak atas bantuan hukum dan bantuan hukum yang efektif, jaminan perlindungan atas hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, dan aturan yang tegas untuk memeriksa dan mengenyampingkan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan dapat menjadi poin-poin penting untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Selain reformasi kitab undang-undang hukum acara pidana yang tentu membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, juga terdapat banyak upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan. Pertama, Polri perlu memperkuat aturan internal guna meminimalisir risiko terjadinya penyiksaan dalam tahap penyidikan. Beberapa usaha yang sudah dilakukan di berbagai belahan dunia adalah di antaranya dengan mewajibkan penyidik untuk mendokumentasikan segala kegiatan interogasi, mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak-hak dasar tersangka seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan memberikan keterangan secara bebas dan tentunya membekali penyidik dengan pelatihan dan pendidikan mengenai teknik penggalian informasi dan keterangan dari saksi dan tersangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan hak asasi manusia. Selanjutnya, penuntut umum pun dapat memainkan peran dalam mencegah terjadinya penyiksaan dengan bersikap proaktif dalam menguji kesukarelaan dan kebenaran dari pengakuan yang diberikan oleh tersangka di tahap penyidikan baik dengan memaksimalkan mekanisme prapenuntutan atau saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Begitupun dengan majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara yang memuat pengakuan tersangka yang diduga diperoleh dari penyiksaan. Majelis hakim pada dasarnya dapat merujuk ketentuan dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang ia nyatakan di persidangan dan mengambil sikap tegas untuk mengenyampingkan pengakuan yang diindikasikan diperoleh dengan cara melawan hukum, yang dikenal sebagai exclusionary rules dan telah diterapkan di berbagai belahan dunia. Terakhir, meminta pertanggungjawaban dari para pelaku penyiksaan melalui peradilan pidana juga tidak boleh dikesampingkan. Terdapat beberapa alasan mengapa proses pidana bagi para pelaku penyiksaan menjadi penting. Pertama, proses penegakan hukum bagi para pelaku penyiksaan penting untuk menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menghapuskan penyiksaan dari proses peradilan. Kedua, menuntut pertanggungjawaban pidana dari para pelaku penyiksaan berfungsi tidak hanya untuk menghukum si pelaku dengan memberikan efek jera namun juga dapat menjadi sarana pencegahan dengan memberikan rasa takut kepada pelaku dan potensial pelaku dikemudian hari. Terakhir, trauma korban penyiksaan juga harus menjadi perhatian. Dalam hal ini, mengadili para pelaku penyiksaan tentunya menjadi salah satu bentuk pemulihan bagi korban penyiksaan.
Penahanan Jerinx dan Subjektivitas Penahanan
Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Jerinx, Drummer grup band Superman is Dead yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena pernyataan di akun media sosialnya terkait Ikatan Dokter Indonesia, secara berturut-turut ditolak oleh penyidik, penuntut umum dan majelis hakim dengan alasan yang lebih kurang senada, yaitu adanya kekhawatiran akan mengulangi perbuatan atau masih terpenuhinya syarat subjektif untuk melakukan penahanan. Padahal, dalam permohonan penangguhan penahanannya, Jerinx bahkan telah menawarkan untuk menghapus akun media sosialnya, yang notabene merupakan sarana yang dianggap penyidik dan penuntut umum sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Di kasus lainnya yang juga menarik perhatian publik, Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte yang diduga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra justru “beruntung” tidak dikenakan penahanan dengan alasan bahwa penahanan adalah hak prerogatif penyidik. Terlepas dari substansi perkara yang menjerat Jerinx dan Napoleon Bonaparte, persoalan mengenai penahanan dalam perkara ini kembali mengangkat suatu aspek penting yang patut diperhatikan, yaitu mengenai subjektivitas dan luasnya ruang diskresi pejabat yang berwenang dalam memutuskan perlu atau tidaknya suatu penahanan. Sebelum membahas persoalan ini lebih lanjut, perlu dipahami mengenai sudut pandang penahanan prasidang. Tindakan penahanan semestinya dipahami sebagai upaya terakhir yang dikenakan terhadap seorang tersangka atau terdakwa untuk memastikan kehadirannya dalam proses peradilan pidana dan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko bahaya yang mungkin ditimbulkan pada korban dan atau masyarakat. Dengan kata lain, pola pikir yang harus dipahami adalah dalam menentukan perlu atau tidaknya penahanan adalah pertimbangan pejabat berwenang semestinya condong ke arah presumption in favor of release atau tidak menahan tersangka atau terdakwa (Article 9 (3) ICCPR dan the Tokyo Rules Poin II angka 6). Dalam konteks hukum acara Indonesia, timbul kesulitan dalam mengimplementasikan pemahaman ini. Sepintas, syarat untuk melakukan penahanan dalam KUHAP terkesan telah mengakomodir pola pikir tersebut melalui adanya limitasi kewenangan untuk melakukan penahanan berupa hanya dapat dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana tertentu dan adanya “kekhawatiran” tersangka atau terdakwa tersebut akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Permasalahannya adalah, tidak ada indikator jelas untuk menilai ada atau tidaknya unsur “kekhawatiran”. KUHAP atau instrumen perundang-undangan lain terkait tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai indikator dari “kekhawatiran” dan juga tidak membebankan kewajiban bagi pejabat berwenang yang melakukan penahanan untuk membuktikan dasar atau rasionalisasi dari ada atau tidaknya suatu “kekhawatiran”. Persoalan ini pernah diangkat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IV/2006. Sayangnya, meskipun Mahkamah menyatakan bahwa penahanan harus dilakukan atas dasar adanya pertimbangan rasional penyidik atau penuntut umum dan hakim praperadilan disebut berwenang untuk memeriksa pertimbangan rasional tersebut, tidak ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang untuk menyusun indikator jelas guna menilai ada atau tidaknya rasionalitas yang mendasari “kekhawatiran” dalam melakukan tindakan penahanan. Oleh karena itu, beralasan untuk meragukan akurasi keputusan mengenai perlu atau tidaknya suatu penahanan. Selanjutnya, meskipun lembaga praperadilan diberikan kesempatan untuk menilai ada atau tidaknya rasionalisasi yang mendasari suatu “kekhawatiran”, hal ini tidak dapat berdampak langsung dalam peningkatan akurasi pembuatan keputusan mengenai perlu atau tidaknya penahanan. Penyebabnya adalah selain lembaga praperadilan bersifat pasif dalam menguji keputusan penahanan, sehingga perannya dalam menilai perlu atau tidaknya suatu penahanan tidaklah signifikan, tanpa adanya indikator jelas untuk menguji “kekhawatiran”, hakim praperadilan juga dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan dalam menilai perlu atau tidaknya suatu penahanan. Menentukan indikator jelas untuk menentukan ada atau tidaknya suatu “kekhawatiran” dalam bentuk suatu Risk Assessment Tools bukanlah suatu wacana baru. Perlunya kejelasan indikator untuk menilai perlu atau tidaknya suatu penahanan dilandaskan pada pemikiran bahwa pejabat yang berwenang cenderung risk averse dalam memutuskan untuk menahan seseorang karena berbagai alasan seperti takut disalahkan apabila ternyata dikemudian hari keputusan untuk tidak menahan seorang tersangka membawa konsekuensi negatif, stereotip terhadap tersangka, atau karena alasan tidak memiliki waktu dan sarana yang cukup untuk menggali fakta terkait perlu atau tidaknya dilakukan penahanan (Catherine Heard and Helen Fair, 2019). Oleh karena itu, kejelasan indikator diperlukan untuk membantu pejabat berwenang dalam proses pembuatan dan pengujian keputusan penahanan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, melalui Federal Bail Reform Act tahun 1996, ditentukan indikator-indikator untuk menilai “kekhawatiran” seperti sifat dari tindak pidana yang didakwakan, bukti-bukti memberatkan yang dimiliki oleh penuntut umum, keterikatan tersangka atau terdakwa dengan keluarga, pekerjaan, sumber penghasilan, karakter, kesehatan mental, lamanya seorang terdakwa menetap di suatu lokasi, riwayat tindak pidana, riwayat tidak mematuhi panggilan pengadilan, dan riwayat melarikan diri dari proses penyidikan/penuntutan. Perangkat untuk mengukur resiko guna menentukan perlu atau tidaknya suatu penahanan ini telah melalui proses perbaikan secara gradual guna meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan keputusan perlu atau tidaknya penahanan sekaligus meminimalisir potensi diskriminasi dalam pelaksanaannya. Diperlukan perbaikan secara sistematis untuk meningkatkan akurasi keputusan mengenai perlu atau tidaknya suatu penahanan di Indonesia, salah satunya adalah dengan membuat indikator jelas untuk menentukan ada atau tidaknya “kekhawatiran” sebagai dasar melakukan penahanan. Sayangnya, wacana ini cenderung terabaikan dalam desain reformasi peradilan pidana. Salah satu bukti dari terabaikannya urgensi untuk membuat ukuran objektif mengenai unsur kekhawatiran ini tercermin dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. RUU KUHAP hanya memproyeksikan beberapa pembaruan terkait penahanan seperti membatasi jangka waktu penahanan dan kewajiban membawa tersangka ke hadapan hakim komisaris untuk meminta penahanan lanjutan. Meskipun perubahan-perubahan tersebut diperlukan, tanpa adanya indikator jelas untuk mengukur “kekhawatiran” pejabat yang berwenang dalam memutuskan tindakan penahanan, akurasi mengenai perlu atau tidaknya suatu penahanan masih menjadi suatu tanda tanya. Reformasi sistemik melalui perubahan KUHAP masih membutuhkan waktu. Akan tetapi, bukan berarti upaya perbaikan juga harus menunggu. Pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dapat meningkatkan akurasi pembuatan keputusan mengenai perlu atau tidaknya suatu penahanan melalui instrumen peraturan internal atau peraturan bersama yang memuat indikator jelas untuk menilai rasionalitas dari “kekhawatiran” yang mendasari keputusan penahanan. Dengan mengacu pada pedoman umum yang digariskan ICCPR dan the Tokyo Rules dan praktik-praktik di berbagai belahan negara lain dalam menyusun indikator untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu penahanan disertai dengan mitigasi resiko dari tidak dilakukannya penahanan, upaya peningkatan akurasi keputusan penahanan adalah hal yang mungkin untuk segera dilakukan. Kejelasan indikator untuk menilai rasionalitas “kekhawatiran” akan bermanfaat dari berbagai aspek. Selain bermanfaat untuk membantu pejabat yang berwenang dalam memutuskan dan menguji perlu atau tidaknya penahanan dengan lebih akurat, tersangka dan terdakwa juga tentu akan lebih terlindungi haknya dari kemungkinan terjadinya
